Portalraya.com, Kukar – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam menyukseskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 kembali ditegaskan melalui kebijakan anggaran yang terstruktur dan kerja sama lintas sektor yang solid.
Dengan mengalokasikan dana sebesar Rp62,4 miliar, Pemkab Kukar tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan demokrasi yang berintegritas dan partisipatif.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pemilu bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, Pemkab ingin memastikan bahwa anggaran yang disiapkan benar-benar menjadi instrumen penunjang pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan damai.
“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa PSU adalah proses demokrasi yang penting, bukan hanya formalitas. Perlu sinergi antara pemerintah, penyelenggara, aparat keamanan, dan tentu saja masyarakat,” tegas Edi.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme dalam setiap tahapan. Dalam konteks itu, Pemkab berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan teknis penyelenggaraan pemilu, namun tetap hadir sebagai pendukung dari sisi anggaran dan fasilitasi.
“Kita harus menjaga garis batas. Pemerintah daerah mendukung penuh, tetapi pelaksanaannya tetap independen di tangan KPU dan Bawaslu,” tambahnya.
Selain dukungan anggaran, langkah-langkah strategis juga telah disiapkan untuk memastikan seluruh proses berjalan kondusif. Aparat keamanan dari dua wilayah yakni Kukar dan Bontang dilibatkan untuk memperkuat pengamanan di seluruh TPS yang akan menyelenggarakan PSU. Hal ini dilakukan demi mencegah potensi gangguan dan menjaga situasi tetap stabil.
Tak kalah penting, Pemkab juga akan mengaktifkan kanal-kanal sosialisasi di tingkat kelurahan dan desa guna meningkatkan partisipasi publik.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa suara mereka menentukan masa depan daerah. Ini bukan sekadar pencoblosan ulang, tapi momen konsolidasi demokrasi yang lebih matang,” ujar Edi.
Dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari anggaran hingga pengamanan dan edukasi publik, Pemkab Kukar berharap PSU 2025 bisa menjadi contoh baik bagi pelaksanaan pemilu di daerah lain.
“Mari jadikan PSU ini bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi soal bagaimana kita menjaga marwah demokrasi. Kita ingin hasilnya legitimate, prosesnya berintegritas, dan seluruh masyarakat merasa dilibatkan,” tutupnya. (Adv/Diskominfo Kukar)
