Portalraya.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan bahwa saat ini Komisi II tengah mendorong agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kaltim, termasuk fasilitas tambatan kapal dan pengolongan, dikembalikan kepada pemerintah daerah.
Kepada awak media, Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekaligus memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya lokal.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pengelolaan DAS, terutama di titik-titik strategis seperti DAS Mahakam dan DAS Berau, masih didominasi oleh badan usaha yang tidak berada di bawah kendali daerah, seperti Pelindo dan pihak swasta lainnya.
“Pelindo bisa meraup puluhan miliar setiap bulan dari pengolongan kapal, PTB bahkan ratusan miliar. Tapi untuk provinsi, kontribusinya nihil,” ujar Husni saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi PAD Kaltim tidak tergali maksimal. Oleh karena itu, DPRD mendorong agar pengelolaan DAS diambil alih dan dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Daerah (Perusda).
“Prinsipnya, semua aset strategis di wilayah kita harus dikelola untuk kepentingan daerah. Jika kita bisa ambil alih pengelolaan DAS, PAD bisa melonjak, dan masyarakat yang paling merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Kata dia, Komisi II telah melakukan studi komparatif ke Kalimantan Selatan, yang dikenal memiliki pengelolaan Sungai Barito yang tertata dengan baik.
Dalam waktu dekat, DPRD juga berencana melakukan kunjungan kerja ke Jembatan Ampera di Sumatera Selatan, sekaligus melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
“Kami sedang membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Kepala KSOP, Pak Mursidi, sudah membantu membuka jalur koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut. Dari situ mulai terlihat titik terang,” jelas Husni.
Diakhir ia membeberkan bahwa jika pengelolaan sungai seperti Mahakam dan Berau berhasil dikembalikan ke daerah, potensi pemasukan bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
“Target kami jelas, ambil kembali hak kelola DAS, tingkatkan PAD, dan pastikan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tutupnya. (*)
