Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Tujuh proposal pembangunan yang telah diajukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan sejak Februari 2026 hingga kini belum terealisasi. Kondisi tersebut kembali disuarakan warga RT 18, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, saat menyampaikan aspirasi kepada Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, dalam Reses Tahap III Masa Sidang I, Rabu (11/11/2026) malam.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jalan Usaha Tani, Gang Murni tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pemasangan lampu penerangan jalan hingga pengadaan perlengkapan Posyandu.
Ketua RT 18, Saprudin, mengatakan kondisi sejumlah akses jalan dan gang di wilayahnya masih membutuhkan perhatian pemerintah. Beberapa di antaranya mengalami kerusakan, sementara sebagian lainnya belum mendapatkan pengerasan maupun pengecoran meski sudah lama diusulkan. Permintaan penerangan juga menjadi perhatian warga lantaran sejumlah gang masih gelap saat malam hari.
“Warga berharap jalan yang rusak bisa diperbaiki. Penerangan juga sangat dibutuhkan karena kondisi gang-gang di sini masih gelap,” ujarnya.
Menurut Saprudin, usulan perbaikan jalan dan penerangan sebenarnya sudah disampaikan melalui Musrenbang tingkat kelurahan pada Februari lalu. Bahkan, terdapat tujuh proposal yang diajukan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.
Selain infrastruktur, warga turut meminta bantuan perlengkapan Posyandu, seperti timbangan, alat ukur, dan peralatan penunjang lainnya. Selama ini, kegiatan Posyandu masih mengandalkan perlengkapan pribadi maupun meminjam dari Posyandu di lingkungan RT lain.
Aktivitas Posyandu sendiri masih berjalan dengan memanfaatkan rumah warga di wilayah RT 25. Meski belum memiliki tempat maupun fasilitas sendiri, kegiatan pelayanan masyarakat tersebut tetap berjalan aktif.
Menanggapi berbagai masukan itu, Desman mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses akan didata dan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah, termasuk melalui penganggaran APBD 2027.
Ia menilai, di tengah kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi keterbatasan, pemerintah perlu lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurutnya, pekerjaan berskala kecil seperti perbaikan jalan pendek, jembatan, drainase, hingga pemenuhan fasilitas Posyandu tetap harus mendapat perhatian karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Dengan kondisi fiskal yang mungkin masih turun, harapannya pada 2027 strategi pembangunan bisa lebih diarahkan pada kebutuhan lingkungan yang tidak memerlukan anggaran terlalu besar,” kata Desman.
Ia juga menyoroti mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dinilainya perlu dievaluasi. Menurut Desman, proses tersebut jangan hanya menjadi agenda formalitas untuk menampung sebanyak-banyaknya usulan, tetapi harus memiliki arah dan kepastian realisasi.
Desman mengusulkan agar pemerintah terlebih dahulu menentukan kemampuan anggaran, kemudian membagi alokasi pembangunan secara terukur berdasarkan kebutuhan setiap wilayah.
“Jangan sampai usulan terus bertambah, tetapi belasan tahun berlalu tidak juga terwujud. Ini justru melemahkan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Ia berharap program Kukar Idaman Terbaik tidak berhenti pada perencanaan dan slogan, tetapi benar-benar terlihat melalui pembangunan yang dirasakan masyarakat hingga tingkat RT. (Ita)
