Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Rencana relokasi warga di bantaran Sungai Tenggarong, khususnya di kawasan Jalan Kartini dan Panjaitan, masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) tidak hanya mempertimbangkan penyediaan hunian pengganti, tetapi juga keberlanjutan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kawasan tersebut.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, proses relokasi harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah tidak ingin pemindahan warga justru menimbulkan persoalan baru, terutama jika tempat tinggal yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.
Menurutnya, pengalaman penataan permukiman di tepian Sungai Mahakam menjadi bahan evaluasi. Saat itu, pemerintah telah menyediakan rumah relokasi, tetapi kenyataannya tidak semua warga menempati hunian yang disiapkan.
Pengalaman tersebut menjadi perhatian agar kebijakan kali ini tidak hanya berorientasi pada pemindahan permukiman, melainkan juga memastikan warga dapat melanjutkan kehidupan di tempat baru.
“Secara penghasilan, teman-teman di sana harus tetap memiliki penghasilan yang layak. Secara tempat tinggal, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak,” ujar Aulia, Jumat (6/11/2026).
Ia mengatakan, sejumlah alternatif lokasi relokasi telah dipertimbangkan, salah satunya di kawasan Mangkurawang. Untuk konsep hunian pengganti, pemerintah mengarah pada pembangunan rumah tapak dengan perkiraan tipe 36.
Pilihan rumah tapak tersebut mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tapak. Aulia juga meminta warga tidak perlu panik menghadapi rencana penataan tersebut.
Pemkab Kukar, lanjutnya, berupaya menjaga hak masyarakat, baik terkait tempat tinggal maupun usaha, sepanjang kepemilikan dan legalitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berusaha untuk tidak menghilangkan hak-hak teman-teman, baik hak yang berkaitan dengan usaha maupun tempat tinggal. Kita akan berusaha mempertahankan apa yang menjadi penghasilan atau pendapatan teman-teman,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, menjelaskan pendataan kawasan telah dibagi menjadi tiga segmen. Pendataan tersebut mencakup permukiman dan area komersial di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan.
Dari pendataan sementara, ditemukan sejumlah aktivitas usaha masyarakat, mulai dari penjualan sembako, kuliner hingga bengkel. Data tersebut masih perlu diperiksa kembali untuk mengetahui kebutuhan fasilitas yang harus disediakan di lokasi relokasi.
Aidil mengatakan, salah satu konsep yang tengah dibahas ialah penyediaan tempat usaha berupa booth bagi warga yang selama ini berjualan di kawasan tersebut. Fasilitas itu diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah pindah.
“Jangan sampai kita merelokasi mereka, tetapi kehidupan mereka tidak berjalan, karena mereka juga perlu penghidupan,” jelasnya.
Meski demikian, penyediaan fasilitas usaha masih perlu dibahas lebih lanjut, termasuk pola pengelolaannya bersama Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk sementara, usaha yang bersifat kering seperti perdagangan dan kuliner menjadi salah satu prioritas pembahasan. Sementara fasilitas bagi usaha bengkel masih perlu dikaji.
Aidil menambahkan, rencana penataan kawasan juga masih membutuhkan penyelesaian sejumlah dokumen dan koordinasi dengan instansi teknis. Salah satu aspek yang perlu diselaraskan berkaitan dengan kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penanganan sungai.
Setelah kelengkapan dokumen dan proses koordinasi selesai, Disperkim berencana kembali menyosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat yang terdampak.
Di sisi lain, Aulia menegaskan penataan permukiman harus diikuti pembenahan bantaran sungai. Pemerintah tidak ingin warga sudah direlokasi, tetapi kawasan yang ditinggalkan tidak mendapatkan penanganan sebagaimana tujuan awal penataan.
“Ketika warga di bantaran sungai direlokasi, tetapi setelah itu tidak dilakukan tindakan apa-apa terhadap bantaran sungai, otomatis warga akan menganggap bahwa alasan mereka dipindahkan hanya untuk memindahkan mereka, bukan untuk menata kawasan,” pungkasnya. (Ita)
