Portalraya.com, KUTAI KARTANEGARA – AKBP Dody Surya Putra resmi menjadii Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) menggantikan pejabat sebelumnya. Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan permintaan khusus terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
Dalam sambutannya, AKBP Dody Surya Putra mengungkapkan rasa syukurnya dapat kembali bertugas di Kukar setelah lebih dari satu dekade. Sebelumnya, pada 2013, ia pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Kukar.
“Saya merasa terhormat dapat kembali ke Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah 11 tahun lebih saya tinggalkan. Mohon kiranya kehadiran saya diterima dengan lapang dada. Insyaallah, saya akan melanjutkan kebijakan positif yang telah ada,” ujar Dody,pada Rabu 08 Januari 2025,malam.
Kapolres baru ini juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan Kukar agar lebih baik. Ia menyatakan akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sinergi yang optimal.
Sementara itu, Bupati Edi Damansyah menyoroti permasalahan mendasar yang perlu segera ditangani oleh kepolisian. Ia menyebutkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi sering kali tidak tepat sasaran.
Bupati Edi menegaskan pentingnya peran kepolisian dalam memastikan pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang membutuhkan. Ia mengungkapkan bahwa distribusi pupuk masih sering bermasalah di lapangan.
“Kami meminta bantuan Kapolres untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat terdistribusi secara merata ke kelompok tani yang membutuhkan. Hal ini menjadi salah satu tugas penting untuk mendukung ketahanan pangan di Kukar,” kata Edi pada, Rabu 08 Januari 2025,malam
Ia juga menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi telah dianggarkan dan ditetapkan setiap tahun. Namun, tata niaga dan distribusinya sering kali bermasalah di lapangan.
“Kami menemukan bahwa pupuk bersubsidi kerap tidak sampai ke tangan petani. Ini adalah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak,” tambahnya.
Dalam arahannya, Bupati Edi juga menggarisbawahi pentingnya transformasi struktur ekonomi Kukar. Saat ini, sekitar 48% ekonomi Kukar masih bergantung pada industri ekstraktif seperti minyak, gas, dan batu bara.
“Kami telah menetapkan kebijakan untuk mengalihkan ketergantungan ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan ke sumber daya yang dapat diperbaharui. Fokus kami adalah pada pengembangan sumber daya manusia dan program ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program ketahanan pangan di Kukar telah berjalan selama empat tahun. Salah satu upaya nyata adalah kerja sama dengan Dandim 0906 dalam penanganan infrastruktur pertanian dan pembinaan petani.
“Kukar telah ditetapkan sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan bagian dari komitmen kami terhadap kebijakan nasional swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Edi.
Sebagai penutup, Bupati Edi berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan Polres Kukar dapat terus terjalin dengan baik. Dengan begitu, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya petani, dapat diatasi secara efektif.
