Portalraya.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mempertegas komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik melalui penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Dokumen ini menjadi bentuk pertanggungjawaban resmi atas jalannya roda pemerintahan selama setahun terakhir.
Dalam Rapat Paripurna Ke-4 DPRD Kukar, Senin (24/3/2025), Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cermin dari semangat transparansi yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, laporan itu memuat capaian, tantangan, dan arah kebijakan lanjutan, yang semuanya penting untuk diketahui publik dan menjadi bahan evaluasi legislatif.
“LKPJ ini bukan formalitas. Ini bentuk keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah kepada DPRD dan masyarakat,” tegasnya.
Mengacu pada RPJMD Kukar 2021–2026, pembangunan tahun 2024 mengangkat tema pengembangan ekonomi berbasis desa dan kecamatan.
Fokus diarahkan pada pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan dasar di seluruh wilayah.
Sektor yang disoroti meliputi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, hingga infrastruktur. Seluruhnya diupayakan untuk menyentuh kebutuhan warga dari lapisan paling bawah.
“Desa dan kecamatan adalah garda terdepan pembangunan. Fondasi kuat dari bawah akan menopang pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Sunggono.
Ia menambahkan, hampir semua target RPJMD tahun 2024 telah tercapai, dengan hanya sedikit sasaran yang belum maksimal akibat kendala teknis di lapangan. Hal ini, katanya, menjadi masukan untuk penyesuaian strategi ke depan.
Dalam laporan itu, terdapat 16 sasaran utama, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kreatif serta ketahanan bencana.
“Pemerintah daerah harus terus bersinergi dan berinovasi, agar target pembangunan bisa dipenuhi dengan tepat dan berkelanjutan,” tutup Sunggono. (Adv/Diskominfo Kukar)
