Portalraya.com, Kukar– Kabupaten Kutai Kartanegara resmi memulai rangkaian perumusan pembangunan jangka menengah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025–2029. Acara pembukaan berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kukar, Jalan Robert Wolter Monginsidi, Tenggarong, Selasa (16/09/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Dr. Aulia Rahman Basri, M.Kes, serta dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kukar, perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi profesi, hingga unsur swasta.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi roadmap pembangunan lima tahun mendatang. Lebih dari sekadar regulasi, RPJMD dinilai sebagai kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. “Forum Musrenbang ini adalah wadah partisipatif untuk memperkaya gagasan, menyempurnakan rencana, dan memastikan bahwa apa yang dituangkan dalam dokumen ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Janji pembangunan harus hadir dalam bentuk nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Bupati Aulia menyoroti tantangan utama Kukar yang masih sangat bergantung pada sektor industri ekstraktif. Menurutnya, era kejayaan sumber daya alam memiliki batas, sehingga pemerintah daerah wajib menyiapkan fondasi peralihan ekonomi yang lebih berkelanjutan. RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kewilayahan di tiga kawasan strategis: wilayah pesisir, wilayah tengah, dan wilayah hulu.
“Setiap kawasan memiliki keunggulan masing-masing. Jika potensi ini kita kelola dengan baik, maka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa meningkat secara signifikan. Tujuan kita adalah mengurangi ketergantungan pada dana bagi hasil pusat dan memperkuat kemandirian fiskal Kukar,” ungkap Aulia.
Selain pembangunan berbasis potensi wilayah, RPJMD Kukar juga menekankan pendekatan penguatan kelembagaan. Bupati Aulia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sampai ke unit terkecil, yakni Rukun Tetangga (RT). Ia mencontohkan bagaimana program sosial dan pertahanan pangan seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kalau ada kebutuhan mendesak di tingkat RT, kita harus fleksibel menyesuaikan. Jangan sampai pembangunan hanya terjebak pada angka-angka anggaran, sementara kebutuhan riil masyarakat terabaikan. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus kembali kepada rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meluncurkan LOBO, Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kukar 2025–2045 bertajuk Kukar Maju Tangguh Berbudaya. Visi ini menempatkan Kukar sebagai mitra strategis bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah berdekatan.
“Kukar harus sejajar dengan IKN, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran IKN tidak hanya membawa peluang, tetapi juga mendorong pertumbuhan SDM Kukar agar menjadi generasi terbaik yang mampu bersaing di kancah nasional,” tutur Aulia.
Konsep pembangunan Kukar juga mengedepankan model pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan inklusif, transparan, dan akuntabel.
“Undangan yang hadir hari ini mewakili lima unsur tersebut. Kehadiran semua pihak menegaskan bahwa pembangunan Kukar tidak bisa hanya dikerjakan oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh elemen,” tambahnya.
Bupati Aulia menutup sambutannya dengan optimisme tinggi bahwa Musrenbang RPJMD 2025–2029 akan menjadi tonggak penting transformasi Kukar. Ia berharap sebelum akhir tahun, dokumen RPJMD sudah bisa difinalisasi sehingga pada 2026 seluruh program dapat dieksekusi penuh.
“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RPJMD Kukar Tahun 2025–2029 resmi saya buka. Semoga Allah SWT meridai ikhtiar kita dalam membangun Kukar yang lebih maju, tangguh, dan berbudaya,” pungkasnya.
Acara pembukaan Musrenbang berlangsung khidmat dan ditandai dengan tepuk tangan seluruh hadirin. Musyawarah ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif, sehingga RPJMD Kukar benar-benar menjadi pedoman pembangunan yang visioner, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Silvi)
