Portalraya.com, Kukar– Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat dan perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya tersebut tidak selalu berjalan mudah. Selasa, (07/10/2025).
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Kukar, Pramudia Wisnu, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pengawasan justru sering datang dari resistensi masyarakat maupun perusahaan terhadap proses verifikasi yang dilakukan petugas di lapangan.
“Kendalanya kadang-kadang masyarakat atau perusahaan merasa tidak puas. Misalkan pihak perusahaan merasa telah melaksanakan aktivitas sesuai ketentuan, tapi tetap disalahkan. Saat kami mau melakukan uji sampling kadang-kadang mereka menolak,” jelas Wisnu.
Ia menjelaskan, sikap tersebut biasanya muncul karena adanya perbedaan persepsi mengenai standar pelaksanaan kegiatan antara pelaku usaha dan tim pengawas lingkungan.
Perusahaan merasa telah memenuhi ketentuan teknis, sementara tim DLHK melihat masih ada potensi pelanggaran yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Selain itu, faktor geografis juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak lokasi aduan berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau, terutama di wilayah pedalaman Kukar.
“Kendala lainnya adalah jarak dan letak lokasi yang terlalu jauh. Kadang-kadang lokasi aduan 5 sampai 10 kilometer harus ditempuh dengan berjalan kaki. Itu hambatan yang pernah kita alami di lapangan,” tambahnya.
Meski menghadapi berbagai kendala, tim DLHK Kukar tetap berkomitmen menjalankan tugas pengawasan secara menyeluruh. Petugas sering harus menempuh medan berat dan cuaca ekstrem demi memastikan kebenaran laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau pelanggaran lingkungan.
Wisnu menegaskan, pengawasan yang dilakukan DLHK bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan menjaga agar seluruh aktivitas usaha tetap sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku.
Ia pun mengimbau agar masyarakat dan pelaku usaha bersikap kooperatif serta memberikan data yang akurat ketika dilakukan pemeriksaan.
“Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama. Pengawasan ini untuk memastikan lingkungan tetap terjaga dan aktivitas usaha bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Kedepannya, DLHK Kukar mendorong peningkatan kolaborasi lintas instansi dan dukungan fasilitas penunjang di lapangan, agar proses pengawasan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan menjangkau wilayah yang selama ini sulit diawasi.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kutai Kartanegara. (Adv/DLHK KUKAR)
