Portalraya.com, Kukar– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif melalui pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang digelar pada Jum’at, (06/02/2026).
Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, dan menjadi bagian dari strategi peremajaan organisasi guna meningkatkan efektivitas birokrasi serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan daerah. Proses ini dinilai penting sebagai upaya menjaga dinamika organisasi agar tetap produktif dan responsif terhadap tantangan pembangunan yang terus berkembang.
“Dengan semangat baru ini, kita berharap implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik untuk periode 2020-2025-2030 dapat berjalan optimal. Rotasi ini diharapkan mampu memunculkan energi-energi baru dalam birokrasi,” ujarnya.
Menurutnya, penyegaran jabatan menjadi kebutuhan organisasi, terutama untuk menghindari zona nyaman yang kerap muncul ketika seorang pejabat terlalu lama berada dalam satu posisi. Kondisi tersebut, jika dibiarkan, dapat menurunkan daya dorong inovasi dan semangat kerja.
“Ketika seseorang terlalu lama di satu tempat, muncul comfort zone. Di situlah semangat bisa menurun. Rotasi adalah cara kita mengisi ulang energi dan tanggung jawab,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan terkait sejumlah jabatan yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), Aulia memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan segera membentuk panitia seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan kosong tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pengisian jabatan akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang transparan dan akuntabel.
“Manajemen talenta memang sudah mulai diterapkan, tetapi belum sepenuhnya utuh. Oleh karena itu, seleksi terbuka tetap harus kita lakukan. Harapan kami, dalam waktu tidak lebih dari satu bulan, seluruh proses seleksi dapat diselesaikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Bupati Aulia memberikan penekanan penting terhadap pengambilan kebijakan berbasis data. Ia menilai bahwa data menjadi elemen krusial dalam menentukan ketepatan sasaran program pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Intervensi pembangunan harus berdasarkan data. Tanpa data desil masyarakat yang akurat, kebijakan berpotensi salah sasaran,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa pengelolaan data masih menjadi tantangan yang perlu dibenahi secara serius. Namun ke depan, kinerja perangkat daerah akan semakin diukur dari kemampuan membaca, mengolah, dan memanfaatkan data secara tepat.
Pelantikan ini menjadi momentum strategis bagi Pemkab Kukar untuk membangun birokrasi yang berorientasi kinerja, berbasis data, dan selaras dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern.(Silvi)
