Portalraya.com, Kukar- Komitmen terhadap tata kelola keuangan yang bertanggung jawab kembali ditegaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, yang memastikan bahwa seluruh kewajiban pembayaran utang pemerintah daerah kepada para kontraktor ditargetkan selesai sebelum Hari Raya Idulfitri 2026. Sabtu, (28/02/2026).
Langkah ini mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kepercayaan pelaku usaha, serta memastikan keberlanjutan pembangunan daerah secara transparan dan akuntabel.
Dalam keterangannya di Tenggarong, Ahmad Yani menjelaskan bahwa pelunasan utang yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran 2025 merupakan hasil kesepakatan bersama antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pembayaran tersebut ditargetkan paling lambat pada Maret 2026, dengan harapan dapat direalisasikan sebelum momentum Idulfitri, periode yang secara ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
“Ini adalah bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dan DPRD untuk memenuhi kewajiban kepada para kontraktor. Kami memahami bahwa pembayaran ini sangat penting, terutama menjelang Lebaran, ketika kebutuhan ekonomi meningkat dan perputaran uang di masyarakat menjadi faktor penting bagi stabilitas lokal,” ujar Ahmad Yani.
Ia menambahkan, proses review administrasi atas kewajiban pembayaran telah selesai dilaksanakan secara menyeluruh. Dengan demikian, pemerintah daerah kini memasuki tahap akhir, yaitu menyiapkan mekanisme pembayaran melalui skema mendahului APBD Perubahan 2026.
Skema ini memungkinkan pelunasan kewajiban dilakukan tanpa harus menunggu seluruh proses perubahan anggaran disahkan, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat.
Pendanaan pelunasan utang tersebut direncanakan bersumber dari kombinasi pinjaman daerah dan optimalisasi kas daerah. Strategi ini dirancang untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan kewajiban pemerintah dapat diselesaikan secara tepat waktu tanpa mengganggu program prioritas lainnya.
Selain menegaskan komitmen pelunasan utang, Ahmad Yani juga merespons isu publik terkait rencana pengadaan kendaraan dinas baru. Ia menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah memilih untuk mengedepankan prinsip efisiensi anggaran dengan memanfaatkan kendaraan dinas yang masih layak digunakan.
“Kami tidak memiliki rencana untuk membeli kendaraan dinas baru. Kendaraan yang tersedia saat ini masih memadai untuk menunjang operasional, sehingga fokus anggaran diarahkan pada kewajiban yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga membantah spekulasi mengenai pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah, seraya menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan fiskal pemerintah daerah saat ini.
Langkah percepatan pelunasan utang dan penegasan efisiensi anggaran ini diharapkan tidak hanya memperkuat kepercayaan kontraktor dan pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Momentum ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas fiskal dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kutai Kartanegara.(Silvi)
