Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Penataan kawasan permukiman di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mendapat perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, membuka peluang dukungan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan baru di sekitar Tenggarong.
Dukungan tersebut disampaikan Fahri saat melakukan kunjungan kerja bersama Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Jumat (6/11/2026). Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau dua lokasi, yakni kawasan yang disiapkan di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, serta permukiman di Jalan Kartini dan Jalan Panjaitan, Tenggarong.
Fahri mengatakan, peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan lahan sekaligus kondisi kawasan yang selama ini membutuhkan pembenahan. Menurutnya, penataan tidak cukup hanya memindahkan permukiman padat, tetapi juga perlu disertai perencanaan kawasan baru yang lebih sehat dan memiliki fasilitas memadai.
Ia menyebut, terdapat potensi lahan sekitar 400 hektare yang dapat disiapkan untuk pengembangan kawasan. Pemanfaatannya tidak hanya untuk perumahan, tetapi juga dapat mencakup ruang publik, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi masyarakat.
“Kita tata kawasan baru yang lebih sehat sehingga anak-anak kita, generasi masa depan, tumbuh di kawasan yang lebih baik dari waktu ke waktu,” kata Fahri.
Dalam rencana tersebut, turut dibahas pembangunan sekitar 150 unit rumah dengan konsep rumah tapak. Pemerintah pusat membuka peluang membantu penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), sedangkan pemerintah daerah menyiapkan kebutuhan teknis serta lahan.
Fahri juga mendorong agar pengembangan kawasan tidak berhenti pada pembangunan hunian. Menurutnya, kawasan baru perlu dirancang agar dapat menampung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi kreatif dan kebutuhan generasi muda.
Pelaksanaannya pun berpeluang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD hingga pengembang swasta. Dengan begitu, kawasan yang dibangun nantinya tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga memiliki fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat.
Ia menilai, konsep tersebut sejalan dengan gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Fahri berharap Tenggarong dapat menjadi salah satu contoh penataan kawasan permukiman yang lebih terencana di Kalimantan.
Terkait dukungan anggaran, Fahri menyebut proposal yang disiapkan Pemkab Kukar telah cukup matang untuk diperjuangkan. Ia membuka peluang agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat diusulkan melalui mekanisme anggaran perubahan pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penataan Tenggarong menjadi perhatian karena kota tersebut merupakan ibu kota sekaligus etalase daerah. Namun, pembenahan kawasan harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang telah lama tinggal dan mencari penghidupan di lokasi tersebut.
Aulia menegaskan, pemerintah tidak ingin penataan justru membuat warga kehilangan tempat tinggal maupun sumber pendapatan. Karena itu, prosesnya perlu disiapkan secara matang dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kita berusaha sehumanis mungkin melakukan proses penataan ini sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman relokasi di kawasan bantaran Sungai Mahakam menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah ingin memastikan hunian yang disiapkan benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat ditempati warga.
Melalui dukungan pemerintah pusat dan daerah, penataan kawasan di Tenggarong diharapkan tidak hanya memperbaiki wajah kota, tetapi juga menghadirkan lingkungan permukiman yang lebih layak dan mendukung aktivitas masyarakat. (Ita)
