Portalraya.com, Jakarta – Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai terus menguat. Sikap yang sebelumnya sudah kuat kini disebut berkembang menjadi semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.
Menurut Teguh, seruan kemerdekaan Palestina yang kembali disampaikan Presiden Prabowo, termasuk saat melakukan kunjungan ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap Palestina.
Ia menilai sikap pemerintah Indonesia saat ini tidak hanya berhenti pada pembicaraan diplomatik atau menjadikan penderitaan rakyat Palestina sebagai isu pemberitaan.
“Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat,” ujar Dr. Teguh Santosa.
Teguh menjelaskan, dukungan Indonesia terhadap Palestina memiliki akar sejarah yang panjang. Salah satunya terjadi pada awal 1990-an ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, menghadapi persoalan keuangan hingga harus menutup sejumlah kedutaan Palestina di berbagai negara.
Saat mendengar kabar tersebut, Presiden Soeharto meminta agar kedutaan besar Palestina di Jakarta tidak ikut ditutup. Pemerintah Indonesia kemudian memberikan dukungan sehingga aktivitas diplomatik Palestina di Jakarta tetap berjalan hingga saat ini.
Dalam perkembangan geopolitik modern, Teguh melihat ketegasan Indonesia di bawah Presiden Prabowo juga terlihat dari keterlibatan aktif dalam upaya menghentikan kekerasan dan mendorong penyelesaian konflik melalui forum internasional.
Indonesia, kata dia, berupaya agar konflik berkepanjangan tersebut dapat segera diakhiri melalui mekanisme internasional yang kredibel.
Dukungan Indonesia juga diwujudkan melalui bidang pendidikan. Saat ini, lebih dari 100 anak muda Palestina tercatat sedang menempuh pendidikan di Indonesia.
Mayoritas di antaranya belajar di Universitas Pertahanan, sementara sebagian lainnya tersebar di sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.
Teguh turut menyoroti perubahan sikap sejumlah negara Barat, termasuk Inggris dan Prancis, yang mulai menerima solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina.
Menurutnya, perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran diplomasi Indonesia.
“Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka,” jelas Dr. Teguh Santosa.
Terkait penyelesaian konflik, Teguh menegaskan Indonesia tetap mengedepankan jalur multilateralisme melalui hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia juga menyinggung perdebatan mengenai Board of Peace. Menurutnya, forum tersebut bukan instrumen yang dibentuk secara sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resolusi Dewan Keamanan PBB.
Mekanisme yang dibahas dalam platform tersebut mencakup sejumlah usulan, termasuk penarikan tentara Israel dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.
“Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump,” tegas Dr. Teguh Santosa.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga bergabung dalam inisiatif tersebut, termasuk negara-negara Timur Tengah hingga Vietnam.
Menurut Teguh, keterlibatan berbagai negara menunjukkan bahwa forum internasional tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mendorong perdamaian, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar produk nasional.
Ketika membahas kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Teguh menyebut langkah tersebut dilandasi utang sejarah sekaligus amanat konstitusi untuk ikut menciptakan ketertiban dunia.
Di sisi lain, keterlibatan aktif Indonesia di tingkat global juga dinilai menjadi momentum untuk memulihkan pengaruh diplomatik Indonesia di panggung internasional.
Melalui berbagai lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Indonesia disebut tengah membangun kembali kepercayaan dan kapasitasnya di mata dunia.
Kepercayaan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional, khususnya di sektor ekonomi, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat global.
Selama ini, Indonesia kerap disebut sebagai “perantara yang jujur” atau “honest broker” dalam berbagai proses perdamaian dunia.
Namun, Teguh menilai paradigma Indonesia yang hanya berperan sebagai mediator, membantu mendamaikan pihak yang berkonflik, lalu meninggalkan proses tersebut perlu dievaluasi.
Menurutnya, kebutuhan domestik seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas industri membuat Indonesia perlu memastikan diplomasi internasional juga memberikan manfaat ekonomi.
Keterlibatan aktif di dunia internasional, kata dia, perlu diarahkan untuk membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk nasional.
Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya berperan dalam mengawal isu kemerdekaan Palestina, tetapi juga memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi nasional di tingkat global.
