Portalraya.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, perekonomian, dan sosial masyarakat. Hal itu disampaikan saat rapat koordinasi bersama para kepala daerah, kementerian/lembaga, hingga aparat TNI-Polri, Senin (08/09/2025).
Dalam arahannya, Mendagri menyebut terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni kondisi terkini keamanan daerah, penanganan kemiskinan, serta pengendalian inflasi.
“Inflasi nasional berhasil ditekan hingga 2,31 persen secara tahunan, bahkan terjadi deflasi -0,08 persen pada Agustus 2025. Ini angka yang sangat baik bagi Indonesia,” ujar Tito.
Selain itu, Mendagri melaporkan adanya 228 aksi penyampaian pendapat di muka umum sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025. Beberapa aksi berujung kericuhan, seperti di DPRD Makassar dan Kediri yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan fasilitas publik. Pemerintah pusat bersama Kementerian PUPR menyiapkan anggaran Rp900 miliar untuk mempercepat rekonstruksi gedung-gedung yang terdampak.
Tito menekankan, seluruh kepala daerah wajib menjalankan 11 langkah strategis yang sebelumnya telah disetujui Presiden Joko Widodo. Di antaranya: Menggelar rapat Forkopimda secara rutin, Menjalin dialog dengan tokoh agama, masyarakat, dan kampus, Mengadakan doa bersama dan apel kebangsaan, Menggelar operasi pasar murah serta memperluas bantuan sosial, Menghindari pesta dan seremoni berlebihan yang menimbulkan kecemburuan sosial, Menghentikan sementara perjalanan dinas luar negeri kepala daerah, Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat RT/RW.
“Perintah Presiden jelas, aktifkan kembali siskamling. Ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga luar wajib lapor saat masuk ke wilayah RT. Aparat daerah harus serius memastikan ini berjalan,” tegas Tito.
Ia juga mengingatkan kepala daerah agar peka terhadap kesenjangan sosial yang menjadi akar persoalan. Tito mencontohkan operasi pasar murah di Kendari, di mana warga rela mengantre hingga tiga jam demi selisih harga Rp10.000.
“Bagi masyarakat kelas bawah, Rp10 ribu sangat berarti. Jangan remehkan. Kita harus benar-benar serius menangani kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Dari laporan Kementerian Dalam Negeri, 77 persen daerah sudah melaksanakan arahan tersebut, sementara 23 persen belum memberikan laporan. Tito menyebut akan menyampaikan hasil evaluasi langsung kepada Presiden.
“Bagi daerah yang tidak melaksanakan, datanya akan kita umumkan. Publik harus tahu, karena ini menyangkut stabilitas nasional,” pungkas Mendagri.(Silvi)
