Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Pengelolaan bus sekolah di Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara (Kukar), akan melibatkan pemerintah kecamatan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), dan relawan setempat. Skema ini disiapkan untuk mendukung operasional satu unit bus bantuan Kementerian Perhubungan yang dijadwalkan diserahkan pada 28 Oktober 2026.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi mengatakan, pihaknya akan menyediakan armada, sedangkan kebutuhan operasional menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat di Sanga-Sanga.
Menurutnya, keterlibatan pemuda setempat berawal dari permohonan penyediaan bus sekolah yang disampaikan sekitar sembilan bulan lalu. Mereka tidak hanya mengusulkan bantuan kendaraan, tetapi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung operasionalnya.
“Mereka siap menyediakan pengemudi, kernet, dan memenuhi kebutuhan BBM. Nantinya, mereka juga akan berkolaborasi dengan perusahaan di Sanga-Sanga,” kata Junaidi, Senin (26/10/2026).
Bus bantuan tersebut memiliki kapasitas 19 tempat duduk. Penyerahannya direncanakan bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar KNPI Sanga-Sanga.
Junaidi menjelaskan, penyediaan bus sekolah merupakan bagian dari upaya Dishub Kukar memperluas akses transportasi pelajar. Hingga saat ini, sembilan wilayah telah mendapatkan layanan serupa, yakni Loa Tebu, Rapak Lambur, Loa Kulu, Kota Bangun, Kembang Janggut, Tabang, Samboja, Muara Jawa, dan Muara Badak.
Penempatan armada dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Dengan pertimbangan tersebut, layanan transportasi diharapkan dapat menjangkau pelajar yang selama ini menghadapi kendala perjalanan menuju sekolah.
Junaidi mengakui, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam memperluas layanan. Karena itu, ia mendorong keterlibatan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah dengan akses transportasi pelajar yang terbatas.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan di Kecamatan Muara Badak yang sulit dijangkau akibat keberadaan jalur pipa minyak dan gas bumi (migas). Kondisi tersebut membuat kebutuhan sarana transportasi bagi pelajar perlu mendapat perhatian.
“Kami berharap masyarakat dan perusahaan bisa berdiskusi bersama pihak sekolah maupun kecamatan untuk mencari solusi atas persoalan transportasi anak sekolah,” ujarnya.
Menurut Junaidi, perusahaan dapat mengambil bagian melalui dukungan penyediaan bus sekolah maupun kerja sama operasional. Ia menyebut, dukungan perusahaan dalam bentuk program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Ia berharap pola kolaborasi yang diterapkan di Sanga-Sanga dapat membantu menjawab persoalan transportasi pelajar di wilayah lain, terutama daerah yang belum terjangkau layanan angkutan memadai.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, penyediaan bus sekolah diharapkan tidak berhenti pada pengadaan kendaraan, tetapi juga didukung kesiapan operasional agar manfaatnya dapat dirasakan pelajar secara berkelanjutan. (Ita)
