Portalraya.com, Samarinda– Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 dipandang sebagai momentum strategis bagi insan pers Indonesia untuk melampaui sekadar perayaan simbolik. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan perilaku audiens, pers dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri jurnalistiknya. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pakar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Nidya Listiyono, yang menekankan pentingnya transformasi media dalam menghadapi karakter generasi Z (Gen Z). Selasa, (27/01/2026).
Menurut Nidya, secara umum kebebasan pers di Indonesia berada dalam kondisi yang relatif terjaga. Namun, tantangan utama yang kini dihadapi media bukan lagi soal ruang kebebasan, melainkan kemampuan beradaptasi dengan ekosistem digital yang serba cepat serta pola konsumsi informasi generasi muda yang terus berubah.
“Kebebasan pers bukan lagi isu utama. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana media tetap relevan, kredibel, dan bertanggung jawab di tengah perubahan perilaku pembaca, khususnya Gen Z,” ujar Nidya.
Ia menjelaskan, Gen Z cenderung mengonsumsi informasi yang singkat, visual, langsung pada inti persoalan, dan mudah diakses melalui berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut media untuk melakukan inovasi format dan penyajian, tanpa mengorbankan akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik.
“Berita tidak harus panjang, tetapi harus padat, faktual, dan dapat dipercaya. Tantangan pers hari ini adalah menyederhanakan tanpa menyederhanakan kebenaran,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Nidya mengapresiasi langkah JMSI Kaltim yang secara konsisten memperkuat kapasitas sumber daya manusia wartawan. Salah satunya melalui Retreat JMSI Kaltim yang digelar pada 21–22 Januari 2025 di Samboja, diikuti 25 wartawan dari berbagai daerah, dengan materi yang relevan terhadap tantangan media masa kini, mulai dari sertifikasi hingga penguatan etika jurnalistik.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama agar pers mampu menjawab tuntutan zaman. Legalitas perusahaan pers, kompetensi wartawan, dan integritas pemberitaan harus berjalan beriringan.
“HPN seharusnya menjadi ruang refleksi. Digitalisasi bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperluas jangkauan dan membangun kembali kepercayaan publik, terutama di kalangan Gen Z yang kritis terhadap informasi,” tegas Nidya.
Ia menambahkan, pers daerah memiliki peran strategis dalam menyampaikan isu-isu publik dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan dekat dengan generasi muda. Mulai dari pembangunan daerah hingga pelayanan publik, media dituntut hadir sebagai jembatan informasi yang inklusif.
Menutup pernyataannya, Nidya optimistis pers di Kalimantan Timur berada pada jalur yang tepat. Dengan adaptasi berkelanjutan dan komitmen pada prinsip jurnalistik, ia yakin media lokal mampu menjadi rujukan informasi yang faktual, terpercaya, dan relevan bagi generasi hari ini dan masa depan.(Silvi)
