Portalraya.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah, yang melibatkan jajaran Bapenda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kukar. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (07/07/2025), bertempat di Aula Kantor Bapenda, Jalan Aji Pangeran Mangkunegoro, Timbau, Tenggarong.
Rapat dibuka secara resmi oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kukar, Asisten II dan III, Kepala Bapenda, Plt. Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, jajaran TAPD serta perwakilan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati Aulia menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Ia juga memberikan arahan khusus agar potensi pajak dari korporasi besar digali secara maksimal, serta menyoroti pentingnya akurasi data hulu dalam proses rekonsiliasi Dana Bagi Hasil (DBH).
“Data yang valid akan menjadi acuan dalam menetapkan target PAD yang lebih akurat dan realistis,” katanya.
Fokus utama dalam rakor kali ini adalah optimalisasi pendapatan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), yang selama ini menjadi andalan utama pembiayaan pembangunan daerah.
Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Bapenda Kukar, Fredy Wardana, menyampaikan bahwa pengumpulan data tidak lagi boleh hanya mengandalkan laporan dari pihak ketiga. Pemerintah daerah, lanjutnya, harus proaktif menjemput data langsung dari sumbernya.
“Kami diminta untuk aktif mengakses langsung data seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), data produksi batubara, dan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan DBH,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, tim teknis Bapenda akan menyusun surat permohonan resmi ke kementerian terkait guna mendapatkan akses terhadap data yang lebih komprehensif dan valid. Selain itu, sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan PAD.
“Selama ini kolaborasi antar-OPD sudah berjalan, namun akan diperkuat agar target PAD bisa tercapai secara optimal,” tambahnya.
Fredy juga mengungkapkan tantangan dalam pengukuran kinerja PAD secara proporsional. Meski PAD naik secara nominal, persentasenya terhadap total pendapatan daerah bisa terlihat menurun akibat meningkatnya DBH dari pusat.
“Misalnya, saat DBH Rp5 triliun, PAD kita Rp800 miliar. Ketika DBH naik menjadi Rp10 triliun dan PAD hanya naik ke Rp900 miliar, maka secara rasio kontribusi PAD justru terlihat turun,” jelasnya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah personel bersertifikasi dalam tim pemeriksa lapangan. Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan langsung ke lapangan.
“Tanpa sertifikasi, pemeriksa bisa bermasalah secara hukum jika turun ke lapangan,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun tata kelola pendapatan daerah yang lebih baik, akurat, dan berkelanjutan. Diharapkan, dengan peningkatan validitas data, penguatan sinergi antar-OPD, serta fokus pada sektor-sektor strategis, Kukar dapat terus meningkatkan kemandirian fiskal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah. (Silvi)
