Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri berharap pemerintah daerah ke depan bisa memiliki porsi saham dari perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Langkah tersebut dapat membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.
Aulia mengatakan, pemerintah daerah tidak seharusnya hanya mengandalkan royalti dari pemerintah pusat. Ia ingin Kukar ikut terlibat langsung dalam kegiatan usaha, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kemandirian.
“Akan tetapi, yang kita tangkap hari ini, Presiden menginginkan bahwa kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Pada era kepemimpinan kami, kami ingin pemerintah daerah bukan hanya mengharapkan royalti dari pemerintah pusat, akan tetapi kita menjadi pelaku usaha langsung dari kegiatan-kegiatan perekonomian,” ujar Aulia, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Ia menyebut sektor pertanian, pertambangan, serta minyak dan gas bumi (migas) sebagai bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Selain mengupayakan pengelolaan melalui konsesi, Aulia berharap pemerintah pusat ke depan dapat membuat kebijakan yang membuka peluang bagi daerah untuk memiliki saham di perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
“Melalui pidato Bapak Presiden kemarin, mudah-mudahan ada kebijakan, misalnya seluruh perusahaan yang ada di suatu daerah itu harus mengalokasikan sahamnya untuk pemerintah daerah. Wah, ini lebih mantap lagi,” katanya.
Aulia mencontohkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kukar, di antaranya Bayan, RMB, MHU, serta perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ia juga menyinggung skema Participating Interest (PI) di sektor migas sebagai gambaran bentuk keterlibatan daerah dalam kegiatan usaha.
“Diberi kita, misalnya seperti kita di migas, diberi kita PI, misalnya 10–20 persen dengan mekanisme sama seperti migas, ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk warga masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara khususnya,” ucapnya.
Meski demikian, gagasan pembagian saham tersebut masih berupa harapan. Belum ada kebijakan yang ditetapkan mengenai kewajiban perusahaan mengalokasikan saham bagi pemerintah daerah maupun besaran porsi yang akan diberikan.
Untuk saat ini, Aulia mengatakan Pemkab Kukar tengah mengupayakan permohonan konsesi yang nantinya dapat dikelola secara langsung. Ia menegaskan, pengajuan konsesi tersebut berbeda dari gagasan kepemilikan saham yang diharapkannya bisa diwujudkan melalui kebijakan ke depan.
“Kalau yang sekarang kita minta dalam bentuk konsesi yang kita langsung bisa kelola. Nah, tapi ke depan, ya saya bilang tadi, arah dari pidato Bapak Presiden, itu menginginkan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri,” jelasnya.
Aulia berharap, penguatan peran pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi dapat membuat Kukar lebih mandiri dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita merasa bahwa tanah Kutai tanah yang bertuah, kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang jagau, yang kuat, yang bisa menyejahterakan warga masyarakatnya,” tutup Aulia.(Ita)
