Portalraya.com, Kukar – Dampak kekeringan mulai dirasakan sejumlah wilayah pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berdasarkan pemetaan sementara Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, sedikitnya 2.488 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan yang tersebar di sembilan kecamatan.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah daerah kini melakukan pemetaan terhadap sumber air serta kebutuhan sarana pengairan di masing-masing wilayah. Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan ialah mengusulkan bantuan pompa kepada Kementerian Pertanian (Kementan).
Plt Kepala Distanak Kukar Muhammad Rifani menyampaikan, surat permohonan bantuan pompa telah disiapkan dan akan segera dikirim setelah mendapat tanda tangan Bupati Kukar.
“Per hari ini kita membuat surat yang ditandatangani oleh Bupati. Nanti kita akan berkirim surat ke Kementerian Pertanian untuk meminta bantuan pompa. Kita sudah menganalisis dari sekitar 2.488 hektare lahan yang terdampak, kita perlu berapa unit pompa,” kata Rifani saat ditemui di Tenggarong, Rabu (12/8/2026).
Ia menerangkan, kebutuhan pompa di setiap wilayah tidak akan disamakan. Tim terpadu masih melakukan pengecekan langsung untuk mengetahui kondisi lahan, ketersediaan sumber air, jarak antara sumber air dan sawah, serta sarana pengairan yang telah tersedia.
Berdasarkan hasil pemetaan awal, sejumlah wilayah mengalami dampak cukup berat, di antaranya Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang. Di Tenggarong, Kelurahan Bukit Biru menjadi salah satu titik perhatian karena luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari 100 hektare.
Sementara itu, di Kecamatan Marangkayu, khususnya Desa Semangkok dan Santan Ulu, pemerintah daerah bersama BPBD dan sejumlah pihak terkait tengah berupaya menyalurkan pasokan air ke area persawahan.
“Untuk Marangkayu, Desa Semangkok dan Santan Ulu, insyaallah kalau ini berjalan dalam minggu ini sudah terairi,” ujarnya.
Langkah penanganan juga dilakukan di Loa Duri Ulu dan Loa Duri Seberang. Distanak berkolaborasi dengan pihak swasta, PT BBE, untuk melakukan normalisasi saluran air yang mengarah hingga ke sungai.
Normalisasi tersebut ditujukan agar aliran air dapat masuk lebih lancar saat kondisi pasang sekaligus mendukung penggunaan pompa secara optimal.
“PT BBE melakukan normalisasi saluran sampai ke sungai. Sehingga nanti ketika air pasang, air sudah bisa masuk dan tidak ada hambatan lagi. Dengan begitu pompa bisa beroperasi maksimal,” jelas Rifani.
Meski kekeringan telah berdampak pada ribuan hektare lahan, Distanak belum dapat menyimpulkan apakah kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap produksi padi. Hal itu karena kondisi tanaman di setiap wilayah berbeda dan proses penanganan masih berjalan.
“Saya belum berani bicara menurun atau seperti apa, karena ini masih kita tangani. Per hari ini kita sudah turun ke lapangan. Nanti baru kita lihat apakah produksinya menurun atau tidak,” katanya.
Rifani menyebut tanaman padi yang telah melewati fase kritis kebutuhan air relatif lebih aman. Bahkan, beberapa lahan sudah mulai memasuki masa panen.
“Kalau yang umur 80 hari ini relatif aman karena sudah melewati masa-masa kritis keperluan air. Makanya ada beberapa tempat yang sekarang sudah justru panen,” tuturnya.
Menurutnya, perhatian tidak hanya diarahkan pada tanaman yang sedang tumbuh. Kondisi kekeringan juga dapat memengaruhi musim tanam berikutnya karena petani berpotensi harus menunggu hingga ketersediaan air kembali mencukupi.
Padahal, pemerintah daerah tengah mendorong peningkatan pola tanam menjadi tiga kali dalam setahun. Karena itu, Rifani menilai kebutuhan pengairan harus dipetakan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada lahan yang saat ini terdampak.
“Kalau kita rata-rata, kita mau tingkatkan tiga kali tanam. Syaratnya bisa tiga kali tanam itu ketersediaan air harus tersedia. Makanya ini nanti kita tidak lagi parsial untuk mengidentifikasinya, tapi secara menyeluruh,” ungkapnya.
Selain memanfaatkan pompa, Distanak juga mulai mempertimbangkan penggunaan varietas benih padi yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap kekeringan. Koordinasi dengan BRMP telah dilakukan untuk melihat ketersediaan benih yang sesuai.
Sementara untuk pembiayaan penanganan, Distanak bersama BPBD masih membahas opsi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, Rifani menegaskan upaya penanganan tidak akan hanya mengandalkan satu sumber pendanaan.
“Jadi tidak murni harus BTT. Kita harus ada pintu-pintu yang harus kita gedor juga, baik dari pusat maupun perusahaan swasta,” tegasnya.
Rifani juga mengimbau para petani agar tidak berlebihan mencemaskan kondisi kemarau. Ia memastikan pemerintah daerah terus melakukan langkah mitigasi dan mencari solusi agar lahan yang masih berada dalam fase kritis dapat segera memperoleh pasokan air.
“Pemerintah daerah tidak berpangku tangan. Pemerintah daerah selalu memperhatikan keluhan-keluhan petani. Bahkan sebelum mereka mengeluh pun kita sudah melakukan mitigasi-mitigasi,” ujarnya.
“Jadi jangan takut, pemerintah daerah tetap bersama-sama petani,” pungkas Rifani. (R Danny)
