Portalraya.com, Kukar– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara (Kukar) bersama masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kukar, Senin (01/09/2025). Aksi yang berlangsung damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Dalam orasinya, massa menyuarakan 12 tuntutan utama. Di antaranya, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penghapusan tunjangan DPR RI hingga DPRD Kabupaten, serta desakan agar pemerintah segera mengesahkan sejumlah RUU penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat.
Tuntutan lain yang disampaikan mencakup peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, perbaikan pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), pencabutan undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat di ruang publik, hingga penciptaan kebijakan pro-rakyat. Massa juga menyoroti penghentian oligarki politik, penegakan supremasi hukum, penghentian kejahatan ekologis dan konflik agraria, serta reformasi Polri.
Ketua Aliansi Mahasiswa Kukar, Wawan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa dan masyarakat. “Kami ingin tuntutan ini diimplementasikan, bukan sekadar didengar. Kalau tidak ada realisasi, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Wawan juga menyoroti maraknya tambang ilegal di Kukar yang dinilai merugikan negara. “Tambang ilegal tidak bayar pajak, tapi menggunakan fasilitas daerah. Aparat harus tegas menindak oknum yang bermain di belakangnya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kukar bersama sejumlah anggota dewan menemui massa dan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menindaklanjuti aspirasi. “Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa akan kami terima sebagai masukan dan bahan perbaikan ke depan. Kami siap mengawal bersama,” tegas Ketua DPRD Kukar.
Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar mengapresiasi jalannya aksi yang berlangsung tertib. Sebanyak 644 personel gabungan TNI, Polri, dan unsur terkait dikerahkan untuk pengamanan. “Sejak keberangkatan dari kampus hingga di DPRD, semua berjalan kondusif. Kami sudah instruksikan agar pengamanan dilakukan secara humanis,” jelasnya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan sebagian melanjutkan konsolidasi ke Samarinda.(Silvi)
