Portalraya.com, Kukar– Karier AKBP Dody Surya Putra, alumni Akademi Kepolisian 2004, sebagai Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara resmi berakhir lebih cepat dari perkiraan. Polda Kalimantan Timur
melakukan rotasi jabatan menyusul dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang menyeret nama perwira menengah tersebut.
Mutasi ini tertuang dalam Surat Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 20 Agustus 2025, yang menetapkan pergantian kepemimpinan di dua wilayah strategis. Jabatan Kapolres Kutai Kartanegara kini dipercayakan kepada AKBP Khairul Basyar, yang sebelumnya menjabat Kapolres Berau. Adapun posisi Kapolres Berau digantikan oleh AKBP Ridho Tri Putranto, eks Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kaltim.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk memperkuat kinerja institusi di tingkat daerah. Namun, ia tidak menutup mata atas persoalan yang menimpa AKBP Dody.
“Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani proses disiplin karena meninggalkan wilayah tugas tanpa izin. Selain itu, ada perkara pelanggaran etika profesi kepolisian yang sedang didalami,” ujar Yulianto, Kamis (21/08/2025).
Dody sendiri dimutasikan ke Baharkam Polri sebagai salah satu kasubag. Namanya sempat menjadi sorotan publik setelah perseteruannya dengan anggota DPD RI Kaltim, Yulianus Henock, yang mengaku mendapat telepon berisi makian serta ancaman pergantian antarwaktu (PAW) pada 15 Agustus lalu.
Kombes Pol Yulianto menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Henock melalui kanal resmi Polda Kaltim. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi terhadap AKBP Dody akan dilaporkan langsung ke Mabes Polri sebagai bentuk komitmen terhadap mekanisme pengawasan internal.
“Institusi Polri menempatkan akuntabilitas dan etika sebagai prioritas. Hasil evaluasi khusus kepada AKBP Dody akan dilaporkan langsung ke Mabes Polri,” tegas Yulianto.
Dengan kepemimpinan baru, Polda Kaltim berharap Polres Kutai Kartanegara di bawah komando AKBP Khairul Basyar dapat meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Rotasi ini juga menjadi sinyal bahwa Polri berkomitmen menjaga profesionalisme dan transparansi. “Penyegaran organisasi adalah bagian penting dari reformasi internal untuk memastikan Polri tetap solid, bersih, dan dipercaya publik,” kata Yulianto.(Silvi)
