Portalraya.com, Kukar– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Hal itu diwujudkan melalui dua agenda besar: pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang akan digelar bersama Kejaksaan Negeri Tenggarong, serta penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak UMKM.
Asisten II Setdakab Kukar, Ahyani Fadiannur Diani, menyampaikan bahwa rapat final persiapan GPM telah dilakukan. Agenda ini akan digelar pada 28 Agustus 2025 bertepatan dengan rangkaian HUT Kejaksaan Negeri Tenggarong. Rencananya, lokasi kegiatan dipusatkan di halaman kantor Kejari Tenggarong.
“Pasar murah ini hampir sama dengan kegiatan sebelumnya di Creative Park bersama Polres. Masyarakat sangat antusias, terbukti bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga LPG 3 kg langsung habis terjual. Untuk beras bulog SPHP, rata-rata satu hari bisa habis 2,5 ton. Karena disubsidi, harga bisa turun jadi Rp11.400 per kilogram,” jelas Ahyani.
Ia menambahkan, subsidi ongkos angkut ditanggung Disperindag Kukar, sementara BUMD juga menyalurkan subsidi harga untuk komoditas lain seperti bawang merah dan cabai. “Empat komoditas ini beras, minyak goreng, cabai, dan bawang menjadi perhatian karena berpengaruh pada inflasi. Tujuan kita menjaga stabilitas harga di Kukar,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Diskop UKM Kukar, Taufiq Zulfian Noor, menekankan pentingnya kemandirian koperasi desa. Dalam agenda kolaborasi dengan Pemprov Kaltim, pihaknya mengundang 237 Koperasi Desa Merah Putih untuk mengikuti sosialisasi, pendampingan, hingga pembinaan bisnis.
“Antusiasme sangat tinggi, bahkan ada peserta yang tidak kebagian kursi. Ini menunjukkan minat besar masyarakat desa untuk memulai usaha. Fokus kita adalah mengangkat potensi desa agar bisa masuk pasar, bahkan hingga ekspor. Contohnya ada produk arang halaban hingga olahan sampah yang sudah mulai dikembangkan,” ungkap Taufiq.
Ia menjelaskan, pembinaan koperasi dilakukan sejak dini agar pada 2026 mendatang sudah siap menjadi core business. Dukungan pembiayaan juga terbuka melalui Bank Himbarah serta skema kredit bagi UMKM. “Koperasi itu bagian dari UMKM. Jadi jalur pembinaan dan pembiayaannya tetap mengacu pada UMKM sebagai basis utama,” ujarnya.
Melalui dua program ini, Pemkab Kukar berharap daya beli masyarakat tetap terjaga, inflasi terkendali, dan koperasi desa dapat tumbuh menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mandiri.(Silvi)
