Portalraya.com, Kukar-Pengadilan Agama (PA) Tenggarong terus memperkuat perannya sebagai lembaga peradilan yang memberikan pelayanan hukum dan administrasi perdata Islam secara profesional, transparan, dan modern. Beragam program utama dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan perkara, mediasi, hingga administrasi hukum melalui sistem berbasis digital. Jum’at, (17/10/2025).
Ketua PA Tenggarong menjelaskan bahwa program utama lembaga ini mencakup pelayanan perkara seperti gugatan dan permohonan, termasuk wasiat, hibah, zakat, infaq, dan shadaqah.
Selain itu, proses mediasi juga menjadi fokus penting dalam penyelesaian sengketa secara damai sebelum diputuskan melalui persidangan.
Salah satu bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat adalah sidang keliling. Pelayanan Sidang Keliling meliputi layanan pendaftaran, penyerahan produk pengadilan berupa akta cerai dan salinan putusan, serta persidangan perkara perceraian dan itsbat nikah, yakni penetapan pernikahan yang belum tercatat secara resmi.
Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai wilayah terpencil di Kutai Kartanegara, bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak anak serta istri dalam perkawinan
Di era digital, Pengadilan Agama Tenggarong juga mendukung transformasi layanan melalui program e-Court, sistem pendaftaran perkara secara elektronik yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung.
Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan, memantau proses perkara, hingga melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara daring.
Selain pelayanan hukum, PA Tenggarong juga berkomitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program Pelayanan Cuma-cuma (Prodeo) bagi masyarakat kurang mampu, serta penerapan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
Dengan dukungan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, PA Tenggarong terus berupaya mewujudkan pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Transformasi digital dan penguatan integritas menjadi kunci menuju lembaga peradilan yang humanis dan akuntabel di mata masyarakat.(Silvi)
