Portalraya.com, Kukar– Upaya meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan di wilayah Kutai Kartanegara kembali ditegaskan melalui kegiatan razia KTP yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Rabu (26/11/2025). Kegiatan yang berlokasi di area parkir Pulau Kumala itu dihadirkan bukan semata sebagai operasi penindakan, melainkan bentuk edukasi dan pendekatan persuasif yang melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar, Rasidi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi intensif bersama berbagai pihak.
“Kami melibatkan jajaran Polres Kutai Kartanegara Sabhara dan Satlantas serta Disdukcapil Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu, Koramil, Polsek, Babinkamtibmas, hingga Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara. Ini adalah kerja kolaboratif untuk menumbuhkan kesadaran administrasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Rasidi mengungkapkan bahwa razia ini muncul dari laporan Disdukcapil mengenai banyaknya warga yang belum memiliki KTP atau masih menggunakan KTP luar daerah meski telah lama berdomisili di Kukar.
“Sebagai penegak Perda, kami terpanggil menindaklanjuti. Namun, fokus utama tetap edukasi, bukan hanya penindakan,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.30 WITA tersebut, lebih dari 200 warga telah diperiksa, dan sekitar 40 orang diketahui belum memiliki KTP. Petugas Disdukcapil yang berada di lokasi langsung melakukan pendataan hingga proses perekaman untuk mempercepat pelayanan.
Satpol PP Kukar berencana menjadikan razia KTP sebagai agenda rutin pada 2026. Lokasi akan dirolling ke kecamatan terdekat seperti Tenggarong Seberang, Loa Janan, dan wilayah lainnya, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengurus administrasi kependudukan.
Selain razia KTP, Satpol PP juga menyiapkan program sosialisasi terpadu terkait pengelolaan sampah. Kolaborasi bersama DLHK dan Disdukcapil ini akan difokuskan di kawasan Turapan Timbau dan Turapan Seberang, mengingat kedua wilayah tersebut masih memiliki persoalan sampah yang memerlukan perhatian khusus.
“Kami ingin masyarakat memahami pentingnya KTP dan kebersihan lingkungan. Dua hal ini adalah fondasi menuju Kutai Kartanegara yang lebih tertib dan nyaman,” tutup Rasidi.(Silvi)
