Portalraya.com, Kutai Kartanegara – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menjelaskan struktur angka APBD Perubahan Kabupaten Kukar Tahun Anggaran 2026 yang secara nominal terlihat mencapai sekitar Rp7,9 triliun.
Menurut Aulia, besarnya angka tersebut salah satunya dipengaruhi penatausahaan pinjaman Bankaltimtara senilai sekitar Rp820 miliar yang telah dilakukan sebelumnya.
Penjelasan tersebut disampaikan Aulia usai mengikuti Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I DPRD Kukar dengan agenda laporan Badan Anggaran serta persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kukar Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9/2026).
Aulia menerangkan, penyusunan APBD Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan daerah, regulasi terbaru, perhitungan pendapatan, hingga efisiensi belanja.
“Kita melaksanakan proses penetapan terhadap anggaran perubahan tahun 2026 dengan menyesuaikan beberapa perkembangan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, regulasi-regulasi terbaru dan perhitungan yang cermat,” kata Aulia.
Ia menjelaskan, jika dilihat secara nominal, APBD Perubahan memang tampak lebih besar dibandingkan APBD murni 2026. Namun, kenaikan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan adanya tambahan ruang fiskal baru bagi daerah.
Menurut Aulia, terdapat penatausahaan pinjaman Bankaltimtara sekitar Rp820 miliar yang kemudian dimasukkan ke dalam struktur APBD.
“Secara angka, terlihat angkanya lebih besar daripada anggaran murni. Karena di perubahan ini kami menatausahakan pinjaman di Bankaltimtara sebesar Rp820 miliar sebelumnya” ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak terkait, pinjaman tersebut perlu dicatat dalam struktur pendapatan. Sementara penggunaannya juga dicatat pada sisi pengeluaran.
Kondisi tersebut membuat total APBD secara nominal terlihat lebih besar.
Aulia menegaskan, apabila nilai pinjaman tersebut tidak diperhitungkan dalam penatausahaan, APBD Perubahan Kukar sebenarnya berada di angka sekitar Rp7,1 triliun. Nilai itu turun sekitar Rp100 miliar dibandingkan APBD murni 2026 yang berada di kisaran Rp7,2 triliun.
Penjelasan terkait struktur anggaran tersebut, kata Aulia, sebelumnya juga telah disampaikan Pemkab Kukar dalam tahapan pembahasan APBD.
“Realnya, APBD kita itu turun sekitar Rp100 miliar daripada anggaran murni. Jadi sebenarnya realnya cuma Rp7,1 triliun, ditambah dengan utang itu menjadi Rp7,9 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan Badan Anggaran, pengeluaran pembiayaan dalam APBD Perubahan tercatat sebesar Rp830,9 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan mencapai Rp1,1 triliun, dengan selisih pembiayaan neto sekitar Rp318,8 miliar.
Setelah APBD Perubahan ditetapkan, Aulia berharap pemerintah daerah dapat segera mempercepat pelaksanaan berbagai program yang telah masuk dalam anggaran.
“Harapan kita, mudah-mudahan dengan sudah ditetapkan APBD Perubahan ini, kita sudah bisa melakukan eksekusi-eksekusi cepat di lapangan sehingga proses pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Ita)
